Jumat, 30 November 2012 - 21:19:26 WIBOleh: Nofrianto Lublin *)KEBIJAKAN Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melarang pejabat publik, pejabat struktural, anggota dewan, TNI/Polri, jaksa dan hakim untuk duduk sebagai Ketua KONI, tampaknya juga berdampak negatif bagi pembinaan olahraga di sejumlah daerah, termasuk di Sumbar.
Buktinya, hingga kini belum ada satu pun tokoh atau figur yang berani menyatakan siap maju untuk dicalonkan menjadi ketua umum KONI periode 2013-2017 pada Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Sumbar yang kabarnya akan digelar sekitar Januari atau Februari 2013 mendatang.
Memang sungguh dilematis! Di satu sisi, surat edaran (SE) Mendagri dengan nomor 800/2398/sj tertanggal 26 Juni 2011 dan SE Mendagri nomor 800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012 itu sebenarnya membuka peluang bagi pihak swasta untuk tampil mengambil alih pembinaan olahraga yang selama ini cenderung dikuasai pejabat publik dan pejabat structural di pemerintahan.
Di sisi lain, kondisi di Sumbar tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain yang secara ekonomi dan bisnis jauh lebih maju. Sehingga wajar, banyak pengusaha atau pelaku bisnis yang berani tampil dalam membina olahraga setempat. Seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Sedangkan di Sumbar, mencari sosok pengusaha yang peduli olahraga itu tidaklah mudah.
Sementara kita juga sudah sama-sama tahu, salah satu tujuan dikeluarkannya SE Mendagri itu adalah untuk menciptakan clean govermant and good govermant atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Jujur kita akui, bila pejabat publik atau pejabat struktural yang memegang tampuk organisasi semi pemerintah, kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi cukup besar. Mungkin inilah salah satu pertimbangan Mendagri, Gamawan Fauzi kenapa sampai mengeluarkan kebijakan melarang pejabat publik dan pejabat struktural untuk duduk sebagai ketua KONI.
Sebelumnya, Mendagri juga telah mengeluarkan kebijakan melarang dana APBD digunakan untuk kepentingan pembinaan klub sepakbola professional. Sedangkan untuk pembinaan klub sepakbola amatir masih dibolehkan menggunakan dana APBD dengan catatan harus melalui perpanjangan tangan KONI. Sebaliknya, KONI pun kini juga tidak bisa leluasa seperti dulu karena anggaran pembinaan olahraga untuk KONI sudah diplot melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk tingkat pusat dan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk tingkat daerah.
Sistem birokrasi super ketat yang diberlakukan pemerintah saat ini, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menyelamatkan uang rakyat agar tidak gampang digerogoti para “tikus-tikus kantor” yang “menyamar” sebagai pengurus KONI, baik di pusat maupun di daerah. Jika masih dilanggar, sudah sewajarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki kasus penyimpangan penggunaan anggaran olahraga tersebut. Seperti yang telah dilakukan KPK pada kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang 2011 dan kasus korupsi pembangunan lapangan tembak PON XVIII Riau 2012.
Kita berharap, kasus-kasus korupsi anggaran pembangunan/pembinaan olahraga jangan sampai terjadi pula di bumi Ranah Minang tercinta ini. Untuk itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang bersih dan jujur serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Maaf, bila figur-figur peduli olahraga seperti yang kita harapkan itu tidak segera muncul, penulis yakin Musorprov KONI Sumbar 2013 nanti tidak akan menarik untuk disaksikan. Soalnya, bisa jadi Ketua Umum KONI Sumbar incumbent, Syahrial Bakhtiar akan terpilih kembali dengan mulus untuk kedua kalinya karena tak ada saingan.
Bahkan, Syahrial Bakhtiar sendiri konon kabarnya sudah bersiap-siap untuk mundur dari Kadispora Sumbar demi konsentrasi memimpin KONI Sumbar ke depan. Bagaimana, anda berminat?
