Jakarta, - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan masih ada kebijakan pejabat yang belum mendukung upaya penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat menghambat kerja pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan menyediakan lapang pekerjaan.
"Banyak pejabat jajaran pemerintah yang kurang paham betul, teriak-teriak ingin menciptakan lapangan pekerjaan tapi kebijakan yang ditempuh tidak (mendukung)," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Kepala negara mengharapkan semua pihak baik pemerintah daerah, serikat pekerja dan juga pengusaha sama-sama memiliki visi dengan pemerintah pusat untuk mencegah adanya gelombang pemutusan hubungan kerja dan juga melakukan upaya menurunkan angka pengangguran dengan penciptaan lapangan pekerjaan.
Pemerintah sendiri, kata Presiden, telah mengambil porsinya untuk menyerap angkatan kerja yang ada dengan menerima pegawai negeri sipil, anggota militer dan juga kepolisian sesuai dengan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
"Apa yang bisa dilakukan negara atau pemerintah pegawai negeri sipil, militer dan kepolisian, itu sumber penciptaan lapangan pekerjaan," katanya.
Ditambahkan Presiden Yudhoyono,"beberapa saat lalu kita melakukan moratorium (penerimaan pegawai negeri-red). Setelah selesai tentu ada progres, ada yang pensiun dan dan ada yang masuk. Jika itu bisa diatur dengan baik maka pengangguran bisa diturunkan."
Dengan mekanisme penerimaan pegawai negeri yang baik, Presiden mengharapkan kualitas personal yang direkrut juga memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
Kepala negara mengatakan saat ini angka pengangguran nasional mencapai sekitar 6 persen lebih dan angka itu lebih baik dari angka pengangguran di beberapa negara yang tengah dilanda krisis yang bisa mencapai 25 persen.
Dua hal yang menjadi perhatian Presiden adalah upaya pemerintah untuk mengamankan warga negara yang sudah bekerja agar tidak ada pemutusan hubungan kerja dan juga penciptaan lapangan pekerjaan dengan mendorong kapasitas ekonomi nasional.
Rapat yang berlangsung di kantor Presiden tersebut dimulai pukul 10:30 WIB dan dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri terkait.
Selain Wapres, hadir pula Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam pengantarnya saat membuka rapat, Presiden Yudhoyono meminta agar semua jajaran kabinet memberikan perhatian dalam upaya memelihara ekonomi nasional termasuk terus menekan angka pengangguran nasional yang saat ini mencapai 6 persen.
Kepala Negara mengatakan upaya mengurangi angka pengangguran dapat dilakukan dengan mekanisme ekonomi yaitu mendorong penambahan lapangan pekerjaan seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi melalui pembukaan pabrik baru, proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan perputaran perdagangan dan jasa. (andre)
"Banyak pejabat jajaran pemerintah yang kurang paham betul, teriak-teriak ingin menciptakan lapangan pekerjaan tapi kebijakan yang ditempuh tidak (mendukung)," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Kepala negara mengharapkan semua pihak baik pemerintah daerah, serikat pekerja dan juga pengusaha sama-sama memiliki visi dengan pemerintah pusat untuk mencegah adanya gelombang pemutusan hubungan kerja dan juga melakukan upaya menurunkan angka pengangguran dengan penciptaan lapangan pekerjaan.
Pemerintah sendiri, kata Presiden, telah mengambil porsinya untuk menyerap angkatan kerja yang ada dengan menerima pegawai negeri sipil, anggota militer dan juga kepolisian sesuai dengan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
"Apa yang bisa dilakukan negara atau pemerintah pegawai negeri sipil, militer dan kepolisian, itu sumber penciptaan lapangan pekerjaan," katanya.
Ditambahkan Presiden Yudhoyono,"beberapa saat lalu kita melakukan moratorium (penerimaan pegawai negeri-red). Setelah selesai tentu ada progres, ada yang pensiun dan dan ada yang masuk. Jika itu bisa diatur dengan baik maka pengangguran bisa diturunkan."
Dengan mekanisme penerimaan pegawai negeri yang baik, Presiden mengharapkan kualitas personal yang direkrut juga memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
Kepala negara mengatakan saat ini angka pengangguran nasional mencapai sekitar 6 persen lebih dan angka itu lebih baik dari angka pengangguran di beberapa negara yang tengah dilanda krisis yang bisa mencapai 25 persen.
Dua hal yang menjadi perhatian Presiden adalah upaya pemerintah untuk mengamankan warga negara yang sudah bekerja agar tidak ada pemutusan hubungan kerja dan juga penciptaan lapangan pekerjaan dengan mendorong kapasitas ekonomi nasional.
Rapat yang berlangsung di kantor Presiden tersebut dimulai pukul 10:30 WIB dan dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri terkait.
Selain Wapres, hadir pula Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam pengantarnya saat membuka rapat, Presiden Yudhoyono meminta agar semua jajaran kabinet memberikan perhatian dalam upaya memelihara ekonomi nasional termasuk terus menekan angka pengangguran nasional yang saat ini mencapai 6 persen.
Kepala Negara mengatakan upaya mengurangi angka pengangguran dapat dilakukan dengan mekanisme ekonomi yaitu mendorong penambahan lapangan pekerjaan seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi melalui pembukaan pabrik baru, proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan perputaran perdagangan dan jasa. (andre)
